Kuningan, KontroversiNews | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan diduga kurang transparan dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini memunculkan paradigma negatif di kalangan kontrol sosial, seperti ormas, LSM, dan media di Kabupaten Kuningan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Barak Kuningan, Nana Rusdiana, S.IP, angkat bicara pada Jumat (10/4/2026) di Sekretariat Barak.
Ia menuturkan bahwa Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, dinilai sulit ditemui. "Menurut beberapa informasi, yang bersangkutan sangat sulit ditemui, bahkan terkesan menghindar," ujarnya.
Menurut Nana, kegaduhan yang terjadi di Kuningan diduga akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran oleh BPKAD. Ia juga menilai komunikasi antara BPKAD dan para kontrol sosial tidak berjalan baik, seolah-olah aspirasi diabaikan.
"BPKAD terkesan seperti 'raja kecil' di lingkungan Pemda Kuningan. Bahkan, ada informasi dari beberapa kepala SKPD yang juga mengaku kesulitan untuk menemui Kepala BPKAD," tambahnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya proyek tahun 2024 yang hingga kini belum dibayarkan kepada rekanan. Selain itu, terdapat anggaran yang disebut turun pada akhir Desember 2025 sebesar Rp26 miliar, namun sulit dikonfirmasi.
Nana turut menyinggung polemik tunjangan DPRD yang diduga berkaitan dengan peran BPKAD. Mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah memiliki kewenangan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan, termasuk sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
"BPKAD seharusnya bisa menolak Surat Perintah Membayar (SPM) dari Sekretaris Daerah apabila belum ada dasar hukum seperti Perbup. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan polemik di kemudian hari," jelasnya.
Ia menilai polemik yang terjadi terkesan akibat adanya pembiaran. Menurutnya, Kepala BPKAD bersama Sekda seharusnya memberikan masukan yang tepat kepada Bupati agar tidak berdampak pada kepala daerah.
"Oleh karena itu, kami meminta Bupati Kuningan untuk mengevaluasi kinerja BPKAD, khususnya Kepala Badan, agar tidak terus menimbulkan polemik di masyarakat," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebab, menurutnya, dampak dari polemik tersebut pada akhirnya akan bermuara pada kepala daerah.
"Padahal Bupati Kuningan saat ini dikenal sebagai teknokrat berpengalaman yang telah banyak berkiprah di dunia birokrasi. Jangan sampai kinerja yang sudah baik justru terus diwarnai aksi audiensi dan demonstrasi dari masyarakat," pungkasnya. ***